Jakarta (RadarYogyakarta.com) – Anggota Komisi VII DPR, Novita Hardini, menegaskan bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus benar-benar berpihak kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bukan malah menjadi beban yang menyulitkan mereka.
Menurut Novita, KUR seharusnya menjadi solusi bagi para pelaku UMKM, namun kenyataannya banyak di antara mereka yang mengeluhkan kesulitan membayar utang akibat kurangnya pendampingan dan lemahnya ekosistem bisnis. Ia menilai program ini belum sepenuhnya memberikan dampak positif yang diharapkan oleh UMKM.
“Saya tidak hanya berbicara sebagai anggota DPR, tetapi juga sebagai bagian dari pelaku UMKM. Faktanya, banyak yang merasa semakin terjepit,” ujar Novita dalam rapat bersama Menteri UMKM dan sejumlah bank penyalur KUR di kompleks parlemen, Jakarta, pada Selasa (17/3).
Novita yang juga membidangi sektor perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi, menyoroti adanya kebijakan efisiensi yang justru membuat produk-produk UMKM semakin sulit diterima oleh pemerintah. Ia juga menekankan bahwa gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi belakangan ini turut menurunkan daya beli masyarakat, yang berdampak pada penurunan penjualan produk UMKM.
“Ekonomi ini bisa mengalami kontraksi, bukan hanya perempuan yang bisa kontraksi. Ekonomi harus digerakkan dari bawah. Solusi untuk UMKM bukan hanya soal pinjaman, tapi juga membutuhkan ekosistem yang kuat, mulai dari pendampingan hingga keterlibatan dalam rantai pasokan secara rutin,” tambahnya.
Novita mengingatkan bahwa penyaluran KUR yang hanya berfokus pada pencapaian target tanpa adanya pendampingan yang jelas bisa menjadi masalah. Jika UMKM diberi pinjaman namun tidak memiliki saluran untuk memasarkan produk mereka, maka mereka akan kesulitan membayar utang yang sudah diambil.
“Saya mendukung adanya KUR tanpa agunan, namun jika mekanismenya tidak selektif dan tidak dijalankan dengan benar, justru bisa menjerumuskan. Bagaimana bank memilih broker, agen, dan kurator yang tepat? Jangan sampai KUR hanya menjadi angka yang tercapai tanpa memberikan dampak positif, malah justru menjadi beban bagi UMKM,” jelas Novita.
Untuk itu, Novita meminta agar pemerintah memastikan bahwa program KUR benar-benar menjadi solusi bagi UMKM, bukan jebakan yang justru membuat mereka semakin tercekik. Ia juga menegaskan bahwa Satgas KUR yang akan dibentuk ke depan harus bisa menjadi alat untuk mendukung pelaku UMKM, bukan justru menekan mereka.
“Saya ingin memastikan bahwa penyaluran KUR benar-benar berpihak pada masyarakat kecil dan tidak menjadi jerat yang membelenggu mereka,” pungkas Novita.
