Ankara (RadarYogyakarta.com) – Arab Saudi mengeluarkan kecaman keras terhadap pernyataan terbaru dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang mengusulkan pemindahan warga Palestina ke Arab Saudi, sebagai bagian dari rencana penyelesaian konflik Israel-Palestina.
Melalui sebuah pernyataan resmi yang dikeluarkan pada Minggu, Kementerian Luar Negeri Saudi menegaskan bahwa negara kerajaan tersebut dengan tegas menolak pernyataan Netanyahu, dan menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak yang sah atas tanah mereka. “Rakyat Palestina bukanlah penyusup atau imigran yang dapat dipaksa keluar dari tanah mereka oleh pendudukan brutal Israel,” ujar Kemenlu Saudi.
Pernyataan tersebut juga menekankan bahwa “mentalitas pendudukan yang ekstremis ini tidak memahami betapa berharganya tanah Palestina bagi saudara-saudara kita di Palestina,” dan menegaskan bahwa Israel telah gagal untuk mengakui hak rakyat Palestina untuk hidup dengan martabat. Saudi lebih lanjut menegaskan bahwa pendukung ide-ide ekstremis seperti itu justru menghalangi tercapainya perdamaian yang sejati di kawasan.
“Israel telah melakukan ketidakadilan terhadap rakyat Palestina selama lebih dari 75 tahun, dan mereka yang mendukung ideologi ini adalah penghalang utama bagi perdamaian,” tambah kementerian tersebut.
Sebagai negara yang berkomitmen pada solusi damai, Arab Saudi menegaskan kembali bahwa hak-hak rakyat Palestina akan selalu dijunjung tinggi. “Tidak ada yang dapat merampas hak-hak mereka, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan,” tegas Kemenlu Saudi.
Pernyataan tersebut juga menyampaikan bahwa perdamaian yang abadi hanya dapat tercapai melalui logika akal sehat dan pengakuan terhadap prinsip hidup berdampingan secara damai, dengan solusi dua negara sebagai jalan terbaik.
Sebelumnya, Netanyahu dalam sebuah pernyataan pada Kamis (6/2) menyarankan bahwa negara Palestina seharusnya didirikan di Arab Saudi, dan bukan di tanah asal mereka. “Saudi dapat mendirikan negara Palestina di Arab Saudi; mereka memiliki banyak lahan di sana,” ujarnya.
Saran ini mendapat kecaman luas dari Palestina, negara-negara Arab, serta komunitas internasional, termasuk negara-negara besar seperti Kanada, Prancis, Jerman, dan Inggris. Sebelumnya, pada 4 Februari, Presiden AS Donald Trump juga menuai kritik atas ucapannya yang mengusulkan pemindahan warga Palestina dari Gaza dan merencanakan pembangunan kembali wilayah tersebut sebagai “Riviera Timur Tengah.”
Usulan tersebut semakin mempersulit jalan menuju perdamaian, dengan menambah ketegangan di kawasan yang sudah lama dilanda konflik.
