Jakarta, RadarYogyakarta.com – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam memasarkan produk mereka melalui digitalisasi. Maman menyampaikan bahwa meski teknologi digital memberikan peluang besar, para pengusaha UMKM masih menghadapi sejumlah kendala yang perlu diatasi.
Dalam sebuah pernyataan resmi yang dikeluarkan pada Kamis (15/2), Maman menjelaskan salah satu masalah utama yang dikeluhkan para pelaku UMKM adalah meningkatnya biaya pemasaran di platform digital. Menurutnya, biaya pemasaran yang awalnya hanya sekitar 2 persen kini melonjak menjadi sekitar 8 hingga 12 persen, yang tentunya memberatkan pengusaha kecil.
“Perlu ada regulasi yang lebih jelas untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap UMKM dan keberlanjutan bisnis e-commerce. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ungkap Maman.
Meskipun demikian, Maman tetap mendorong pengusaha UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana untuk memperluas jangkauan pemasaran mereka. Ia mengingatkan bahwa para pengusaha UMKM harus beradaptasi dengan digitalisasi, termasuk penjualan melalui platform e-commerce, yang kini menjadi salah satu saluran utama dalam perdagangan.
Menteri Maman juga mencatat adanya tantangan lain yang lebih besar, yakni banjirnya produk impor, khususnya dari China, yang semakin mempengaruhi daya saing produk lokal di pasar Indonesia.
Namun, Maman menegaskan bahwa menutup akses terhadap platform digital bukanlah solusi yang dapat diterapkan dalam jangka panjang. Ia menilai langkah terbaik yang bisa diambil adalah memastikan produk UMKM mampu diproduksi dalam jumlah besar dengan harga yang lebih kompetitif.
“Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan menerapkan sistem klasterisasi dalam produksi, yang dapat diimplementasikan melalui holding UMKM,” tambah Maman.
Selain itu, Maman juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk memperkuat ekosistem UMKM. Salah satu langkah strategis yang akan dilakukan adalah bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam penyediaan pelatihan bagi pengusaha UMKM.
“Daripada membangun pusat pelatihan baru, kami akan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang sudah ada di seluruh Indonesia, agar pelatihan bagi UMKM dapat dilakukan lebih efisien dan tidak membebani anggaran,” pungkasnya.
