Kulon Progo (RadarYogyakarta.com) – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menetapkan lima program strategis sebagai prioritas dalam mendukung pembangunan nasional. Kelima program tersebut diharapkan dapat berkontribusi signifikan dalam pencapaian tujuan pembangunan yang selaras dengan arahan Presiden Republik Indonesia, terutama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Penjabat Bupati Kulon Progo, Srie Nurkyatsiwi, menyampaikan bahwa lima program prioritas daerah ini dirancang untuk mendukung pencapaian program-program nasional. “Ada lima program strategis yang akan kami fokuskan, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi serta penanggulangan kemiskinan, pengembangan kawasan aerotropolis, dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan,” kata Siwi di Kulon Progo, Senin (2/2).
Siwi menjelaskan, Presiden juga telah memberikan arahan untuk mengoptimalkan sektor primer dan sekunder, dengan fokus pada sektor pertanian dan industri sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. “Pemerintah Kabupaten Kulon Progo siap berperan serta dalam mencapainya melalui tema pembangunan yang selaras dengan tujuan tersebut,” tambahnya.
Dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo 2026, pemerintah daerah merumuskan lima program prioritas berdasarkan isu strategis yang relevan dan arahan presiden. “Pembangunan di Kulon Progo harus terfokus pada lima program prioritas ini,” ujar Siwi.
Mengacu pada kemampuan keuangan daerah yang terbatas, Siwi menekankan pentingnya kolaborasi yang baik antara seluruh pemangku kepentingan untuk menjalankan program-program tersebut secara efektif dan efisien. Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Kulon Progo pada 2026 diperkirakan mencapai Rp1,33 triliun, yang akan digunakan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan.
“Kepada kepala perangkat daerah dan jajarannya, kami harap agar penyusunan program dan kegiatan benar-benar berorientasi pada hasil dan mengarah pada terwujudnya lima prioritas ini. Pelaksanaan program juga harus akuntabel, karena anggaran yang digunakan berasal dari pajak dan retribusi yang dibayar oleh masyarakat,” tegas Siwi.
Sementara itu, Kepala Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan Bappeda Kulon Progo, Diana Puspitasari, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyelenggarakan Forum Konsultasi RKPD 2026. Forum ini bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD dan melakukan perbaikan kebijakan perencanaan berdasarkan evaluasi terhadap RKPD 2024.
“Forum Konsultasi ini merupakan kesempatan untuk menyamakan persepsi dan memperdalam pemahaman tentang kebijakan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah,” kata Diana. Ia berharap para peserta forum dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten Kulon Progo 2026.
“Kami mengharapkan partisipasi aktif dari peserta forum untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi penyempurnaan rancangan tersebut,” ujar Diana.
